Sabtu, 30 Oktober 2010

SEPUTAR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pentingnya UU KIP

Selama ini salah satu yang menjadi penyebab terhambatnya kemajuan bangsa kita adalah persoalan birokrasi, terutama izin birokrasi. Misalnya saja di persoalan yang paling sederhana; pembuatan KTP. Dulu, betapa panjangnya tahapan yang harus dilalui untuk sekedar membuat KTP. Belum lagi pada tiap tahapnya harus mengeluarkan sejumlah biaya/pungutan tertentu. Mulai dari saat meminta surat pengantar RT, setidaknya harus mengeluarkan “upah surat pengantar” tersebut untuk penjabat RT. Pengeluaran tersebut menjadi keharusan yang tak tertulis dan membudaya di hampir setiap wilayah negri ini. Itu baru ditingkat RT, belum lagi ditingkat RW, Lurah bahkan tukang ketik KTP-nya pun tak luput dari keharusan tak tertulis tersebut. Alih-alih agar proses pembuatan KTP berjalan lancar, jika tidak begitu, pembuatan KTP bisa memakan waktu yang sangat lama.

Begitulah kira-kira gambaran birokrasi yang terjadi dilevel terendah negri. Kita bisa bayangkan bagaimana jika hal tersebut terjadi dilevel yang lebih tinggi? Kompleksitas birokrasi semacam inilah yang membuat investor-investor asing seringkali ‘malas’ berinvestasi dinegri ini. Pengusaha-pengusaha kecil dan menengah menjadi sulit berkembang. System pendidikan bangsa tidak mengalami kemajuan berarti, desa-desa di daerah menjadi lamban bertumbuh serta penyelesaian kasus-kasus besar seringkali tak berujung pangkal. Semua terjadi lantaran birokrator alias birokreator (saya lebih suka menyebutnya demikian, karena mereka menciptakan sendiri aturan sesuka mereka) seringkali menetapkan aturan tanpa dasar hokum yang jelas. Mereka seringkali memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadinya. ‘power tends to corrupt’ begitu kata Lord Acton. Oleh karena ketiadaan aturan/hokum yang jelas dalam mengatur antara hak dan kewajiban Negara dan masyarakat inilah memunculkan celah-celah kesewenangan. Padahal, setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahannya.

Philip Pettit dalam bukunya “Republicanisme and Government” tahun 1997 pernah menyatakan bahwa dalam posisi seseorang yang terdominasi seringkali menjadi peluang munculnya tekanan oranglain untuk sewenang-wenang. Dimana orang yang mendominasi seringkali memanfaatkan posisi lawannya yang terjepit dan menekan lawan untuk memenuhi keinginannya. Demikian juga halnya dengan kisah pembuatan KTP tadi, si pengaju KTP ditekan untuk mengeluarkan sejumlah uang karena dominasi si pembuat (oknum apparatus) ada tekanan berupa ancaman jika tidak memberikan sejumlah uang lelah maka pembuatan KTP itu tidak akan dituntaskan.

Dalam hal ini, pihak yang terdominasi tak bisa begitu saja melaporkan apa yang dialaminya pada pihak yang berwajib lantaran memang tidak ada bukti nyata atau tertulis. Lagipula, jika hal itu dilaporkannya kemungkinan ia tidak akan mendapatkan KTP seperti yang ia inginkan. Di sisi lain, tidak ada juga kejelasan aturan tentang bagaimana seharusnya cara membuat KTP, berapa biayanya dan apa saja syaratnya. Ketidak jelasan aturan yang seharusnya menjadi standar pelayanan public inilah yang menjadi kendala ketidak jelasan informasi. Baik bagi apparatus pemerintahan maupun bagi masyarakat itu sendiri. Inilah yang menjadi pemicu ketertinggalan bangsa ini pada akhirnya.

Belajar dari kesalahan dan munculnya kesadaran akan semangat hak-hak kewarganegaraan dan konstitusi, perlahan persoalan inipun mulai diantisipasi. Di awali dengan kesadaran akan hak asasi yang menjadi bagian kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Hak atas kehidupan yang menjadi hak asasi ini dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, Negara, hokum dan pemerintahan. Hak asasi ini kemudian memberikan inspirasi akan hak-hak kebebasan tiap individu untuk menikmati kehidupannya. salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi seperti dijamin dalam UUD 1945 pasal 28f; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyim¬pan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Lebih jauh mengenai hak informasi ini, dalam Deklarasi PBB No 59 ayal 1 Tahun 1946 menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi pusat perhatian PBB. Dengan demikian jelaslah payung hokum ini. Bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya, termasuk informasi mengenai aturan dan tatacara pembuatan KTP tanpa dipungut bayaran. Pernyataan terakhir itu penting, karena trauma masyarakat bisa mengurungkan niat baik konstitusi nanti. Untuk lebih menyakinkan dan menguatkan UUD 1945 tersebut, maka dibuatlah peraturan yang menjamin hak warganegara dalam memperoleh informasi. Peraturan itu baru disahkan penggunaanya April 2010 lalu tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.14/2008
.
B. Peran, Tugas dan Fungsi KIP

Dalam UU No.14/2008 tersebut setiap warga Negara diberikan informasi yang sangat jelas tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. Diantaranya;
• menjamin hak warga negara mengetahui rencana pem¬buatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta ala¬san pengambilan suatu keputusan publik;mendorong partisipasi masyarakat dalam proses peng¬ambilan kebijakan publik;
• meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengam¬bilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
• mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dab efisien, akuntable serta dapat dipertanggung jawabkan mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
• mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdas¬kan kehidupan bangsa; dan
• meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informa¬si di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Di dalam UU ini juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan informasi public, pemohon informasi, pemberi informasi, informasi yang boleh diakses dan yang dikecualikan, sanksi serta keterangan lain. Melalui UU ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Tidak ada lagi alasan birokrasi untuk bergerak maju mengembangkan diri. Sekarang aturannya sudah jelas, termasuk sanksi pelanggaranya.
Guna terlaksananya Undang-undang ini maka perlu dibuat sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah penyelenggara pelayanan public dimasyarakat. Adapun fungsi utama komisi informasi ini antara lain; menyelesaikan sengketa informasi baik me¬lalui mediasi maupun ajudikasi, Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksananya serta menetapkan petunjuk teknis stan¬dar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik, dan lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi publik.

Sebenarnya Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kemandirian Komisi Informasi dimaksudkan agar lembaga ini tidak menjadi alat kekuasaan atau partai politik yang bisa mengancam netralitasnya dalam mengawal implementasi UU ini. Kemandirian tersebut juga menjadi syarat penting bagi lembaga ini untuk menjalankan wewenangnya, yakni memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan mengambil sumpah setiap saksi yang keterangannya didengar dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Terlaksananya berbagai peran dan kewenangan di atas menuntut kompetensi, keteguhan sikap, dan profesionalisme Komisi Informasi. Lembaga ini harus mampu menyosialisasikan secara cepat UU ini kepada masyarakat, institusi pendidikan, lembaga-lembaga politik, dan mendorong penguatan kapasitas badan publik untuk memahami filosofi dan hakikat informasi publik, klasifikasi informasi publik, dan standar pelayanan yang murah, mudah, dan tepat waktu. Pemenuhan berbagai ketentuan tersebut berperan untuk mengakselerasi perwujudan cita-cita dasar UU ini, yakni memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan publik dan mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, yang menjadi tugas komisi informasi berdasarkan pasal 26 bagian keempat UU no 14/2008 antara lain;
(1) Komisi Informasi bertugas :
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktuwaktu jika diminta.
(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima,memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

C. Implementasi UU KIP di Era Otonomi Daerah

Ketika system keterbukaan informasi sudah menjadi bagian dari aturan yang dilindungi, maka segala akses baik itu berupa informasi maupun izin birokrasi akan mudah diperoleh dan jelas pertanggungjawabannya. Kemudahan ini tentu sangat berpengaruh besar bagi kemajuan bangsa. Investor-investor asing akan mempercayakan menanamkan modalnya, hubungan antara masyarakat dan Negara akan harmonis dan pertumbuhan pesat bangsa pun akan segera terlihat. Ibarat batu yang menyumbat selang air, kompleksitas birokrasi dan keremangan informasi telah memacetkan segala peluang dan kemajuan. Lalu ketika sumbatan itu sudah dikeluarkan, maka mengalirlah air dengan lancarnya. Demikian pula diharapkan kehadiran UU keterbukaan informasi ini, dapat memperlancar segala arus ketersumbatan kemajuan. Terutama bagi wilayah yang sudah otonom, keterbukaan informasi menjadi mutlak diperlukan guna meningkatkan kemandirian dan keberhasilan daerah. Ini merupakan langkah yang berani dan revolusioner bagi bangsa Indonesia untuk mendorong demokratisasi dan pemerintahan yang bersih.

Memang dalam penerapan UU KIP ini masih banyak ditemukan kendala, diantaranya ; Komisi Informasi di daerah, provinsi khususnya, masih belum terbentuk secara merata. Padahal, keberadaannya sangat menentukan hadirnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Selain itu, peraturan organik terkait dengan UU KIP belum juga terbit sampai saat ini, termasuk peraturan teknis Komisi Informasi. Hal ini agak sedikit ironis memang, dan cenderung akan menjadi preseden buruk dalam upaya menegakkan kepastian hukum KIP. Selain itu, Komisi Informasi juga harus segera menetapkan standar layanan informasi dari badan-badan publik, sehingga terbangun kesepahaman yang terbuka dan jujur dalam kerangka Standing Operation Procedure (SOP) yang teruji
Hal lain yang juga penting dipahami menyangkut penerapan UU KIP, adanya korelasi positif antara UU KIP dengan UU lainnya, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal ini karena UU KIP tidak bisa berjalan sendiri. Keterkaitannya sangat kuat dan membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerangka impelementasinya. lepas dari semua itu, penerbitan UU keterbukaan informasi itu sendiri sudah merupakan langkah revolusioner dan patut dihargai. Ini adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Adapun kendala dan kekurangannya bisa menjadi perbaikan dimasa mendatang seiring implementasi dan sosialisasi. (Thita M/49)