Jumat, 22 Agustus 2008

Ada apa dengan Pembangunan Kota Serpong?


Begitu ironis, itu kata pertama yang bisa saya ungkapkan ketika melintas diperkampungan Lengkong Serpong Tangerang, khususnya diLengkong Wetan dan Lengkong Gudang. Betapa tidak, sepanjang jalan menuju kota Tangerang dari Tol Jakarta-BSD berdiri perumahan megah yang dirancang dengan arsitektur modern. Perumahan BSD yang juga menjadi penghubung ke pusat kota Tangerang dari arah selatan tertata begitu rapi, megah dan asri. Tentu saja dengan segala fasilitas bisnis, edukasi dan entertainmen-nya. BSD menjadi kota baru yang menyulap perkebunan karet dahulunya menjadi sebuah kota metropolitan yang serba lengkap. Bahkan, mungkin tidak selengkap dipusat kotanya sendiri, Tangerang. Namun ketika saya mencoba menelusuri luasnya perumahan yang sudah menjadi kota tersebut, ada sebuah perkampungan yang berada di tengah perumahan tersebut. Perkampungan itu seolah tersembunyi dibalik pagar batas yang memisahkan antara kawasan perumahan dan perkampungan. Mengapa saya katakan di tengah? Karena memang sepanjang batas perkampungan itu adalah perumahan BSD, sehingga jalan menuju ke perkampungan tersebut pun harus melalui akses perumahan. Apa yang membuat saya mengatakan ironis adalah, ternyata diperkampungan itu, masih terdapat warga yang membuang hajatnya ke tengah kebun atau ke jamban-jamban berempang. Air jamban yang menjadi pembuangan akhir MCK itu terlihat berwarna hijau kehitaman, ditutupi sekedarnya oleh rerimbunan pepohonan. Air jamban yang dibuang pada sebuah galian yang menyerupai empang kecil itu tidak mengalir, tentu saja ini akan menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan penyakit. Di samping menimbulkan bau tidak sedap juga sangat merusak pemandangan.
Sekitar 1-4 meter dari empang jamban terdapat sumur yang menjadi tempat keseharian warga MCK. Dimana warga menggunakan sumur tersebut juga untuk keperluan masak dan minum sehari-harinya. Di samping persoalan MCK, diperkampungan itu juga belum terdapat saluran pembuangan limbah rumah tangga (got, selokan) yang memadai. Warga membuang air buangan limbah tersebut kejalan-jalan sehingga air senantiasa menggenang disetiap lintasan. Sebagian warga ada juga yang membuangnya ke empang jamban. Bisa dibayangkan jika musim hujan kemarin luapan air jamban tersebut menggenangi dan menyatu dengan banjir lalu masuk kerumah-rumah penduduk.
Tidak itu saja, warganya pun masih banyak yang memasak dengan kayu bakar. Jadi ironis sekali dengan kondisi yang berada dibalik tembok tersebut. Pemandangan ini menarik perhatian saya dan membuat saya memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di kampung itu. Berdasarkan hasil obrolan saya dengan beberapa warga setempat, penghasilan rata-rata warga tersebut diperoleh hanya dari buruh serabutan dan kuli bangunan. Sebagian mengandalkan tabungannya dari kontrakan dan penjualan tanah-tanah kepada para pendatang. Sementara bagi kaum perempuannya, untuk yang berusia di atas 40 tahun, mereka menjadi penyapu jalan perumahan yang diupah sekitar 30-50 ribuan perminggu. Sedangkan mereka yang di bawah 40 tahun, kebanyakan mengandalkan dari hasil pendapatan para suaminya.
Untuk soal pendidikan, jangan ditanya. Jelas dengan kondisi yang terkepung estate megah, tentu mereka tidak akan mampu bersekolah dikawasan kompleks. Sedangkan sekolah madrasah ataupun sekolah pemerintah berjarak lumayan jauh dari kampung itu. Sekalipun mereka mampu menempuh jarak jauhnya sekolah, tetapi kebanyakan mereka tak mampu membayar biaya sekolahnya. Menurut para ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya, sekolah-sekolah disekitar mereka tidak sepenuhnya menjalankan program BOS pemerintah. Sehingga, mereka masih merasa berat untuk menyekolahkan anaknya. Dengan demikian, tingkat pendidikan rata-rata dikampung tersebut kebanyakan hanya lulusan SD/Stanawiyah saja.
Di sisi lain, perhelatan kawasan bisnis dan pembangunan mall-mall di perumahan tersebut seharusnya dapat menyerap tenaga kerja, terutama mereka yang tinggal disekitar kawasan tersebut (Arthur Lewis). Termasuk warga kampung ini. Namun, karena tingkat pendidikan yang rendah menjadikan mereka tidak qualified dalam memenuhi kriteria yang diinginkan. Bahkan untuk menjadi seorang pramuniaga toko pun sekurang-kurangnya harus lulusan sekolah menengah atas. Akibatnya, tingkat perekonomian warga kampung ini tidak berkembang dan kesejahteraannya di bawah rata-rata.
Jika kita melihat secara global, inilah pemandangan kontras antara si kaya dengan si miskin yang hanya dibatasi sebuah tembok. Ibarat film ‘Alice in the wonderland’ ketika membuka pintu gerbang perumahan terlihat kemegahan dan peradaban. Sementara perkampungan ini seolah berjarak dengan teknologi dan modernisasi atau dalam istilah Sjoberg (The Pre-industrial City:1960) disebut masyarakat praindustri. Kondisi ini jelas menimbulkan stratifikasi sosial yang membentuk pola hubungan antar kelas. Bukan tidak mungkin suatu hari stratifikasi sosial ini mengarah pada konflik (Karl Marx). Lebih jauh, berdasarkan teori konflik Marx, munculnya stratifikasi tersebut karena keterpaksaan menerima dan ketidak berdayaan warga asli terhadap para pendatang (kelas atas). Stratifikasi sosial berakibat pula terhadap diskriminasi disegala bentuk. Mulai dari tembok batas perumahan hingga persyaratan tingkat pendidikan yang ditentukan kelompok kompleks untuk calon penjaga toko, yang bagi Marx dianggap sebagai kontrol untuk tetap bisa melanggengkan dominasinya.
Pembangunan sebuah kota, seharusnya dapat menyerap tenaga kerja di perkampungan sekitarnya.. Namun, sumber daya manusia yang tidak sesuai kriteria yang dibutuhkan menjadikan arus urbanisasi besar-besaran. Belum lagi kebijakan pembangunan yang cenderung mengutamakan kota (urban bias) menjadikan tingkat pengangguran semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat kampung ini semakin kalah jauh bersaing dengan masyarakat kompleks.
Memang, ungkapan setiap perjuangan pasti ada pengorbanan dan stratifikasi sosial sampai dibidang apapun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, bahkan sebagian stratifikasi dapat berdampak positif untuk memacu kompetisi ke arah yang lebih baik. Namun setidaknya, ada keselarasan dan kesetaraan yang meminimalisir stratifikasi sosial sehingga perbedaanya tidak terlalu jauh. Dalam masalah ini, konsep simbiosis mutualis menjadi alternatif bagi terciptanya keharmonisan stratifikasi sosial. Dalam arti, hubungan antara pembangunan kota BSD dengan tingkat kesejahteraan warga setempat seharusnya dapat saling menguntungkan. Kesediaan masyarakat Serpong untuk dijadikan sebuah kota oleh sebuah perusahaan pengembang harus dibarengi oleh tanggung jawab pengembang bagi lingkungan sekitarnya. Perusahaan pengembang sebaiknya tidak hanya terfokus kepada pembangunan kotanya saja atau apa yang disebut bias urban (M.Todaro & J.Stilkind, The Dilemma of Urban Development, NY, 1991:6-37) Tetapi juga harus memberikan pengembangan kepada masyarakat sekitarnya (Corporate Social Responsibility). CSR adalah wujud tanggung jawab moral dan sosial perusahaan untuk berperan aktif dalam usaha-usaha pengembangan masyarakat secara luas. Dengan CSR, diharapkan terjadi interaksi dan kemitraan agar tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunitas masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini akan membantu perusahaan meningkatkan corporate image, layanan jasa, serta kemampuan mengatasi berbagai persoalan sosial untuk mengurangi resiko-resiko jangka panjang.
Aktualisasi CSR merupakan kebijakan praktis dalam menanggulangi pengangguran. Salah satu bentuk CSR yang bisa diberikan adalah dengan membangun fasilitas sekolah, menyediakan sekolah kesetaraan, balai-balai latihan keterampilan, puskesmas, dan lain sebagainya yang tentu saja terjangkau atau bahkan gratis. Tidak hanya itu, bentuk CSR lainnya yang utama adalah memberikan fasilitas pencerdasan dalam bentuk sosialisasi kesehatan, teknologi serta kebersihan lingkungan. Dalam hal ini, bukan hanya tanggung jawab perusahaan pengembang saja, namun juga menjadi tanggung jawab aparatur daerah/desa dan masyarakatnya. Keterlibatan aparatur daerah/desa setempat sangat penting dalam meminimalisir kesenjangan ini, tidak hanya menikmati ‘jatah’ dari imbas pembangunan estate tersebut tetapi juga perlu memikirkan kemajuan warga desanya.
Dengan mudahnya warga kampung mengakses pendidikan, bagi yang putus sekolah bisa disetarakan dan keterampilan-keterampilan lain yang menunjang, industri kota bisa memanfaatkan tenaga kerja dari kampung tersebut secara kompetitif. Demikian pula dengan fasilitas MCK, saluran pembuangan limbah warga serta pengetahuan lainnya yang diberikan pengembang untuk warga kampung tersebut bisa membantu warga untuk hidup lebih sehat dan bersih. Dengan demikian, diharapkan kontras menyolok kehidupan masyarakat dalam kompleks BSD dengan warga kampung setempat dapat diatasi.